Sabtu, 13 April 2013

Penjelasan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PPK

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sesuai UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.

Pada pasal 40 disebutkan :
PPK
(1)  Untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk PPK.
(2)  PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan. 
(3)  PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. 
(4)  Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat  2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

Di pasal 41 :
(1)  Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. 
(2)  Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
(3)  Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). 
(4)  Dalam menjalankan  tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. 
(5)  PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada bupati/walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan bupati/walikota.

Selanjutnya di pasal 42 :
Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi:
a.  membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara,  dan daftar pemilih tetap; 
b.  membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu; 
c.  melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; 
d.  menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota; 
e.  mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya; 
f.  melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu; 
g.  mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
h.  menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu; 
i.  membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota; 
j.  menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan; 
k.  melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; 
l.  melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat; 
m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
n.  melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar